GURU PROFESIONAL ATAU GURU PORTOFOLIO ?

Program sertifikasi guru mengharuskan guru mengumpulkan berkas-berkas portofolio masing-masing, kemudian diberikan penilaian oleh asesor di Perguruan Tinggi dan kemudian jika memenuhi standar skor minimal maka disebut lulus dan berhak menyandang sertifikat profesi, tetapi jika belum memenuhi skor minimal yang disyaratkan maka diwajibkan mengikuti diklat. Jika lulus diklat maka guru yang bersangkutan akan diberikan sertifikat profesi.

Rangkaian persyaratan untuk menyandangkan status sebagai guru profesional di atas sungguh memakan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit, baik yang dikeluarkan oleh guru yang bersangkutan maupun pemerintah dan perguruan tinggi. Bagi guru jelas mengeluarkan biaya karena harus menggandakan sertifikat/piagam/surat tugas/Surat Keputusan yang dimilikinya. Bagi pemerintah jelas harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit baik untuk sosialisasi, pelatihan asesor, membayar asesor, dan lain-lain.

Para guru yang masuk kuota untuk mengikuti sertifikasi tentu saja semangat mengumpulkan portofolionya, tetapi bukan karena iming-iming sebutan profesional, tetapi karena iming-iming akan mendapat tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. Lantas jika demikian, apa sebenarnya tujuan sertifikasi guru ?

Guru-guru Geografi di Bandung sedang menjadi peserta workshop

dalam rangka mengembangkan diri, bukan untuk mengumpulkan sertifikat semata.

Jika profesionalisme guru hanya diukur dari jumlah tumpukan portofolio yang konon menggambarkan ”jam terbang” guru yang bersangkutan, benarkah akan menjadikan guru profesional ? Prof. H.A.R. Tilaar (1990) merumuskan guru profesional adalah guru yang memiliki ”dignity” tinggi yang sadar akan posisi strategisnya dalam pendidikan, dan dilahirkan melalui proses pendidikan universitas. Utomo Dananjaya (2005) mempertegas bahwa ”Dignity” guru profesional, didukung oleh wawasan yang luas tentang pendidikan, pemahaman terhadap teori-teori dan ideologi-ideologi pendidikan, dan keterampilan tinggi dalam melaksanakan praktek kelas karena penguasaannya terhadap berbagai metode, teknologi dan alat bantu belajar. Guru profesional sanggup melakukan ”learning revolution” atau ”accelerated learning”.

Sadarkah pemerintah bahwa guru yang masuk kuota peserta sertifikasi adalah guru yang bukan hanya memiliki jam terbang lama (di atas 20 tahun), tetapi mereka juga adalah guru yang relatif ”mapan” dengan pekerjaannya selama ini. Artinya mereka sudah mempraktekkan kegiatan belajar mengajar dalam kurun waktu sekian lama, dan cukup dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan pertama sebenarnya pemerintah sudah dapat mengetahui bahwa mereka tidak perlu melampirkan portofolio untuk disebut sebagai guru profesional. Dengan demikian, kewajiban pemerintah adalah melakukan ”upgrading” terhadap mereka dengan memberikan updating baik dalam hal wawasan kependidikan (didaktik/metodik) maupun kebijakan-kebijakan pemerintah dalam kerangka pencapain tujuan pendidikan. Rasanya cara tersebut tidak akan memakan waktu lama dan biaya yang tinggi.

Lalu untuk guru yang masa kerjanya masih belum mencapai 20 tahun maka pemerintah dapat melakukan semacam ujian, untuk menjaring guru-guru yang sudah memenuhi standar kompetensi. Jika mereka sudah lolos penjaringan maka berhak memperoleh sertifikat profesi. Lantas bagaimana dengan guru-guru yang tidak lulus ujian atau belum terjaring, mereka diberikan kesempatan kedua dan ketiga. Jika ternyata dalam kesempatan ketiga belum lolos juga maka dengan sendirinya yang bersangkutan tidak cocok untuk menjadi guru. Mereka yang tidak cocok menjadi guru, jika PNS maka harus bekerja pada bidang struktural, jika non-PNS dikembalikan kepada kebijakan yayasan.

Dengan cara ini maka pemerintah tidak perlu direpotkan dengan beban yang sangat rumit dan tentu saja dapat mempercepat proses standarisasi profesi guru. Dalam hal pemerintah belum sanggup memenuhi tunjangan profesi satu kali gaji pokok maka jangan dipaksakan pula. Jumlah tunjangan profesi dapat disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, bisa jadi tidak sejumlah satu kali gaji pokok.

Cara di atas akan memberikan banyak manfaat di antaranya dapat mempercepat proses sertifikasi, menghilangkan kesenjangan/kecemburuan di lapangan, menghilangkan pemborosan anggaran, meningkatkan motivasi semua guru, menjaring guru yang layak atau tidak layak secara benar. Dan yang lebih penting adalah menjadikan guru profesioal bukan guru portofolio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: